Dalam setahun terakhir, Stripe–perseroan tertutup terbesar di Amerika Serikat–meningkatkan upayanya memasuki pasar Indonesia. Raksasa Silicon Valley yang bernilai US$95 miliar (Rp 1,3 kuadriliun) ini sudah berupaya merekrut sejumlah karyawan pertama di Indonesia. Perusahaan hendak mengisi posisi-posisi penting, seperti penasihat hukum, key account manager, dan expansion partnership lead di Indonesia.

Lebih penting lagi, operasional Stripe di Indonesia–yang dipimpin oleh mantan direktur eksekutif Grab Indonesia, Ongki Kurniawan–telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Menurut situs web bank sentral tersebut, PT Stripe Payment Indonesia mendapat izin pada Maret 2020 dan termasuk dalam kategori fintech.

Ketika dihubungi oleh zowhy, Stripe mengatakan bahwa untuk saat ini perusahaan memilih untuk tidak berkomentar mengenai rencananya di Indonesia.

Meluncurkan layanan gerbang pembayaran (payment gateway) di Indonesia bukanlah hal mudah. Selain perlu memenuhi berbagai persyaratan hukum, perusahaan juga harus terjun ke ranah dengan banyak pelaku bisnis ambisius yang baru saja mendapat suntikan modal berjumlah besar.

Jalan Terjal Salah Satu Fintech Terbesar di Dunia Memasuki Indonesia

Doku, misalnya, sukses menggalang US$32 juta (Rp475 miliar) dari perusahaan ekuitas swasta Apis Partners pada Agustus 2021. Penggalangan dana Xendit bahkan lebih sensasional lagi.

Setelah menggalang US$64 juta (Rp921 miliar) dalam pendanaan Seri B yang dipimpin oleh Accel pada Maret lalu, alumni Y Combinator ini mengantongi tambahan US$150 juta (Rp 2,1 triliun) pada pendanaan Seri C enam bulan kemudian. Kesepakatan ini melesatkan nilai valuasi Xendit ke angka sedikitnya US$1 miliar (Rp 14 triliun), mengubah status perusahaan tersebut menjadi unikorn.

Berbekal dana segar, Doku dan Xendit siap untuk meningkatkan upaya masing-masing untuk mengembangkan bisnis.

Langkah serupa juga diambil Midtrans–anak usaha Gojek–yang volume transaksinya berpotensi tumbuh setelah induk perusahaannya melakukan merger dengan raksasa e-commerce Tokopedia. Gojek mengakuisisi Midtrans pada 2017 dengan nilai yang tidak disebutkan.

Segmen pembayaran yang tumbuh pesat

Sebagai solusi di balik layar (back-end), perusahaan payment gateway umumnya tak begitu populer layaknya e-wallet. Jika dompet digital adalah layanan yang berhadapan dengan konsumen, penyedia layanan payment gateway, di sisi lain, menyediakan alat yang membantu para pelaku usaha mengurus proses transaksi dari ujung ke ujung, memungkinkan mereka menerima pembayaran melalui platform berjualan, baik secara daring maupun luring.

Mengalirnya pendanaan yang besar ke industri payment gateway Indonesia pada akhir-akhir ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga membawa harapan baru bagi industri yang dulunya relatif tentram tersebut.

Sebelum 2021, ronde pendanaan terakhir Xendit adalah pada 2019. Xendit berhasil menghimpun dana sebesar US$2 juta (Rp 28,4 miliar). Jauh lebih kecil dibanding nominal yang mereka galang tahun ini.

Lonjakan popularitas industri ini selama beberapa tahun terakhir tercermin pada angka-angka yang diraih. Contohnya, Doku mengungkapkan jika perusahaan memproses 47 juta transaksi senilai US$2,9 miliar (Rp 41 triliun) pada 2020.

Begitu juga Midtrans milik Gojek yang melaporkan 75 persen peningkatan dalam transaksi nontunai. Xendit pun mengungkapkan jika jumlah pengguna mereka naik 540 persen.

Sektor pembayaran kini jadi sangat menggiurkan. Salah satu alasannya adalah karena lonjakan jumlah platform teknologi pada beberapa tahun terakhir, ungkap Adrian Li, pendiri dan managing partner AC Ventures. Pandemi Covid-19 juga ikut mendorong penggunaan pembayaran nontunai berkat kemunculan konsumen baru di internet yang berasal dari kota-kota kecil (tier 2 dan 3) di Indonesia.

Bagi Doku, salah satu pionir payment gateway di Indonesia, pandemi telah membuka sebuah segmen baru: usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kontribusinya terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai 60,3 persen.

“[Covid-19] memotivasi kami untuk memperluas jangkauan di luar perusahaan besar [dan] menjawab kebutuhan UKM serta bisnis mikro di Indonesia, memungkinkan mereka menerima pembayaran secara digital dan mengelola bisnis dengan lebih baik secara digital,” ujar Alison Jap, Chief of International Partnership Officer Doku.

Peluncuran BI Fast, sebuah hub data dan sistem pembayaran real-time yang terintegrasi dari Bank Indonesia, dalam waktu dekat ini bisa mendorong pertumbuhan sektor pembayaran lebih jauh lagi. BI Fast akan menjadi antarmuka tunggal untuk interoperabilitas ponsel, bertindak sebagai infrastruktur publik untuk sistem pembayaran usaha ritel.

BI Fast akan menjadi “enabler besar” bagi industri ini, ujar Pratyush Prasanna, kepala merchant payment di GoTo Financial. Ia menyamakan kasus ini dengan Unified Payment Interface (UPI) di India yang memberi dampak besar pada perkembangan industri pembayaran di negara tersebut ketika diperkenalkan pada 2016.

“Karena [UPI] sangat mudah dan seamless, biaya perawatan seluruh perusahaan turun dan biaya transaksi juga menurun. Hal yang sama akan terjadi di Indonesia, di mana akan makin mudah bagi kami untuk melakukan integrasi dengan bank serta bagi merchant untuk melakukan integrasi dengan kami,” ia mengamati.

Margin yang tipis

Peningkatan jumlah transaksi adalah hal bagus. Namun bagi perusahaan gerbang pembayaran, kenaikan tersebut bukan berarti unit keekonomian lantas jadi sehat. Bisnis pembayaran terkenal dengan margin tipisnya, yang mana jadi sumber kekhawatiran para investor dari perusahaan modal ventura.

Sebagai ilustrasi, perusahaan pembayaran umumnya memperoleh pendapatan dengan cara membebankan biaya pada merchant–disebut merchant discount rate (MDR)–untuk layanan pemrosesan pembayaran. Tarifnya bervariasi untuk tiap metode pembayaran, tapi jarang melebihi 3 persen per transaksi. Nominal MDR lalu dibagi kepada pemain yang membantu proses pembayaran.

Misalnya untuk metode pembayaran QRIS, MDR, yang menurut aturan BI adalah sebesar 0,7 persen, dibagi untuk lima penyedia layanan yang berbeda.https://flo.uri.sh/visualisation/7304620/embed

Margin tipis dalam bisnis pembayaran ini berarti perusahaan perlu volume transaksi yang besar untuk bisa mencapai skala keekonomian, menurut Dian Kurniadi, direktur perusahaan fintech Distribusi Voucher Nusantara. Tapi bagi perusahaan gerbang pembayaran yang jadi bagian dari sebuah perusahaan lebih besar, hal tersebut bisa jadi malah tidak penting.

Payment gateway bisa berfungsi sebagai ‘lem’ untuk menjaga konsumen agar tetap erat. Keuntungan bisa saja datang dari penghematan biaya secara tidak langsung dari [bagian lain] ekosistem,” jelasnya.

Midtrans milik GoTo Group memiliki ambisi yang lebih besar. Perusahaan ini meluncurkan produk-produk baru, seperti dasbor digital dan fitur pembukuan, yang bisa membantu mempertebal margin miliknya.

Xendit juga mengambil langkah serupa. Untuk melengkapi layanan-layanan pembayarannya, perusahaan memiliki produk nonpembayaran seperti XenPlatform yang bisa membantu para pengguna mengelola sub-merchant masing-masing, dan Inventory Sync Tool yang membantu pengguna melakukan konsolidasi persediaan barang untuk keperluan usaha di berbagai platform.

Sektor lain yang juga diminati adalah pembiayaan bisnis atau pinjaman, yang mana sudah dimasuki oleh para pemain seperti Doku, Midtrans, Xendit, hingga FasPay. Menawarkan pembiayaan adalah sumber pendapatan yang jelas bagi perusahaan gerbang pembayaran, mengingat banyak jumlah data transaksi dari layanan pembayaran yang bisa dimanfaatkan.

Joshua Agusta, direktur Mandiri Capital Indonesia, menegaskan jika cross-selling produk finansial merupakan rencana yang lumrah bagi perusahaan pembayaran. Tapi untuk bisa berhasil, sebuah perusahaan perlu data yang luas dari beragam metode pembayaran dan dalam kasus penggunaan terentu.

“Maka dari itu, para pemain yang menjadi bagian dari luasnya ekosistem commerce atau transaksi ini bisa jadi punya keuntungan,” ungkapnya.

Jalan berliku untuk Stripe

Jika berbicara tentang membangun produk-produk lain yang melengkapi layanan pembayaran, Stripe adalah salah satu yang terbaik saat ini. Perusahaan yang didirikan oleh Patrick dan Jack Collison bersaudara dari Irlandia ini menawarkan serangkaian produk penghasil pemasukan yang ditawarkan juga kepada para penggunanya.

Produk-produk tersebut antara lain Atlas (company formation), Stripe Capitals (pinjaman), Radar (manajemen risiko penipuan), Issuing (kartu pembayaran untuk kepentingan perusahaan) dan Treasury (banking-as-a-service).

Namun untuk bisa menawarkan layanan-layanan lain di Indonesia, Stripe perlu mendapat pijakan yang layak di industri payment gateway lokal terlebih dahulu. Hal tersebut lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, menurut Joshua Chong, pengamat di perusahaan riset dan konsultasi fintech Kapronasia.

Meski layanan Stripe tersedia di 41 negara, kebanyakan dari negara-negara tersebut adalah pasar dengan ekosistem pembayaran online yang lebih matang dan penetrasi kartu kredit relatif tinggi.

Stripe bakal kesulitan memasuki pasar di Asia, di mana ekosistem pembayarannya masih belum berkembang. Terutama pasar dengan penetrasi kartu kredit yang rendah dan penggunaan transfer bank, dompet digital, dan metode pembayaran lokal atau local payment methods (LPM) lain yang masih tinggi, Chong menambahkan.

“Integrasi dengan LPM adalah proses yang rumit, terutama untuk memenuhi syarat-syarat regulasi dan mendapat izin. Stripe belum menunjukkan banyak kemajuan, dan kemungkinan besar ini akan menjadi perjuangan yang berat,” ujarnya.

Di samping kompetisi yang ketat, regulasi Bank Indonesia yang rumit juga bisa menjadi rintangan besar bagi Stripe.

Mengenai perizinan, perusahaan asing sering kali terhambat oleh keputusan dari pihak regulator yang tidak dapat diprediksi. Diterbitkan pada bulan Juli, regulasi terbaru menyatakan jika setidaknya 15 persen dari keseluruhan saham dan 51 persen hak suara di perusahaan penyedia layanan pembayaran harus dimiliki oleh warga negara Indonesia atau entitas lokal yang resmi.

Tapi, Chong menyebut meskipun rintangan tersebut sudah dilewati, memperoleh izin bukanlah suatu jaminan mutlak. Bank Indonesia–bank sentral di negara ini–terkenal akan proses pengambilan keputusan yang tidak transparan. Hal tersebut sering menimbulkan pertanyaan tentang adanya perlakuan istimewa atau tidak adil di antara pemain lokal dan perusahaan asing.

Stripe tidak sendirian. Saat ini, belum ada perusahaan pembayaran global yang secara langsung meluncurkan produknya di Indonesia. Alipay, contohnya, menggandeng konglomerat lokal Emtek melalui e-wallet Dana, sementara PayPal memasuki Indonesia dengan cara berinvestasi di Gojek.

Meski demikian, strategi tersebut tidaklah asing bagi Stripe. Di Malaysia, pasar Asia Tenggara pertamanya, Stripe bekerja sama dengan perusahaan fintech lokal, PayNet, pada 2019. Demi memperkuat pamornya di pasar Afrika yang masih berkembang, Stripe mengakuisisi perusahaan pembayaran Nigeria, PayStack pada 2020.

Stripe mungkin saja akan mengambil langkah serupa di Indonesia.

“Investasi dan akuisisi bisa menjadi opsi menarik untuk Stripe pertimbangkan, baik sebagai cara untuk mendapatkan izin yang diperlukan atau sebagai jalan pintas untuk bisa diterima oleh metode pembayaran lokal. Tapi tetap saja, kemungkinan adanya penolakan secara hukum pada kegiatan M&A perlu menjadi pertimbangan,” ujar Chong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Start Up AdaKerja

https://bisnis. Teknologi yang semakin berkembang membuat kita semakin terbantu. Start Up digital banyak bermunculan menjadi solusi dari berbagai…

Tips Bisnis UKM

Tips Manajemen Resiko Keuangan Bisnis UKM Manajemen resiko keuangan untuk setiap jenis bisnis sangat penting untuk menjamin keberlangsungan…